Postingan

Menampilkan postingan dari Agustus, 2019

Pemindahan Ibu Kota Indonesia: Mewujudkan Keadilan

Pemindahan Ibu Kota Indonesia: Mewujudkan Keadilan Oleh: Erika Dwiyana Fransiska Ibu kota Indonesia akan dipindah ke Pulau Kalimantan. Hal ini disebabkan oleh masalah pemerataan pembangunan   di Indonesia yang sempat menyetuh angka gini ratio sebesar 0,401 pada bulan Maret 2018 (BPS, 2018) dan kondisi DKI Jakarta yang dianggap sudah tidak layak untuk menjadi ibu kota Indonesia karena beberapa alasan yaitu (1) DKI Jakarta adalah provinsi dengan tingkat kepadatan penduduk terbanyak di Indonesia, (2) Jakarta menjadi kota dengan kemacetan tertinggi ke-12 di dunia (The Jakarta Post, 2018) dengan jumlah mobil dan motor sebanyak 9.902.917 pada tahun 2014, (3) sebanyak 44% dari kelurahan di DKI Jakarta tergolong sebagai permukiman kumuh (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2017), dan (4) bencana banjir yang sering kali terjadi. Saat ini, terdapat beberapa daerah yang dinilai lebih layak yaitu Kota Palangkaraya, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang...

TRANSFORMASI PEMBANGUNAN INDONESIA: PENERAPAN PARADIGMA NILAI PUBLIK BERBASIS LOGIC MODEL

TRANSFORMASI PEMBANGUNAN INDONESIA: PENERAPAN PARADIGMA NILAI PUBLIK BERBASIS LOGIC MODEL Oleh: Erika Dwiyana Fransiska Melalui bukunya berjudul Creating Public Value: Strategic Management in Government  yang terbit pada tahun 1995, seorang Profesor dari Harvard University bernama Mark Moore mengajukan sebuah konsepsi nilai publik ( Public Value ) bagi institusi publik (Moore, 1995) . Konsepsi ini menjelaskan bahwa pimpinan dan pejabat setiap instansi dan organisasi publik diharapkan mampu melayani publik. Sejak saat itu, konsepsi tersebut sejatinya mengalami perkembangan cukup signifikan. Di antaranya, Profesor John Benington dari University of Warwick melalui bukunya berjudul Public Value: Theory and Practice berkontribusi terhadap perkembangan konsepsi ini terkait partisipasi publik dalam mekanisma penggalian nilai publik. Benington berargumen bahwa nilai publik dapat diciptakan apabila sebuah realitas didefinisikan cukup jelas (Benington, 2011) . Sementara itu, s...